Program Bantuan Sosial (Bansos) yang terangkum dalam APBD Induk 2010 tidak mengalami sisipan anggaran baru atau ilegal  pasca lolosnya prifikasi dari Pemprop Bali, bahkan peruntukannya diarahkan lebih ketat dibanding sebelumnya.

Menurut salah satu Tim Peyusun APBD Karangasem tahun 2010 Ketua Bappeda I Wayan Arthadipa, SH, MH  didampingi Ka. Bag. Humas dan Protokol Drs. I Made Sosiawan, saat dikofirmasi (2-3-2010), menengarai  sesungguhnya tidak ada skema anggara bansos yang disisipkan lagi dalam rincian  program Bansos APBD Induk 2010, semuanya sama    antara saat pembahasan dengan pasca prifikasi.

            Secara detail seluruh Program Bansos yang ada di Bagian Kesra total berjumlah Rp. 7.995.000.000  yang terdiri dari  32 paket Program Bantuan Sosial untuk Pelaksanaan Kegiatan Upacara sesuai kewajiban emponan Pemkab Karangasem terhadap Pura-Pura Pengider Kahyangan Jagat serta Program Upakara Ngayarin pada tiap pelaksanaan Yadnya Pujawali. Selain itu, Bansos untuk Perbaikan dan Pembangunan Tempat Ibadah (Pura) sejumlah 109 paket yang diajukan berdasarkan proposal melalui pintu Bupati bernilai sebesar  Rp. 2.550.000.000. Sementara program  Bansos untuk pembangunan tempat ibadah dan lainnya sejumlah 165 paket yang difasilitasi melalui pintu  DPRD bernilai sebesar Rp. 4.350.000.000. Program bansos lain yang menyentuh masyarakat langsung adalah ada di SKPD Disperindag sebanyak 3 paket sebesar Rp. 85.000.000, di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebanyak 4 paket bernilai sebesar Rp. 100.000.000, pada Dinas PU sebanyakl 1 paket senilai Rp. 15.000.000, pada Dinas Kebudayaan da Pariwisata (Budpar) sebayak 39 paket menyangkut kegiatan Pra PKB dan PKB tahun  2010 sejumlah Rp. 6.508.000.000 dan Bansos yang ada pada SKPD Dinas Sosial sebanyak 6 paket bernilai Rp. 45.000.000. Jadi total seluruh Bansos tersebut berjumlah Rp. 14.748.000.000.

            Menyangkut aturan penggunaan dana Bansos dijelaskan Arthadipa, tidak boleh melebihi plafon anggaran Rp. 50.000.000 untuk satu obyejk kegiatan, Pencairan dana Bansos tidak dibolehkan sebelum Pilkada dimana saat ini belum ada dana bansos yang dicairkan, kecuali bansos untuk kegiatan keagamaan. Sedangkan persyaratan lain disamping pengajuan proposal harus menyertakan foto obyek kegiatan dari 0% dan saat akhir disertaka foto  100%, dilakukan prifikasi ketat oleh tim terpadu tanpa ada insentif honor bagi tim, dilakukan pemantauan ke lapangan untuk mengecek kebenaran dan kelayakan RAB yang diajukan melalui proposal.