(Humas) - Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karangasem tetap netral dalam menghadapi makin dekatnya ajang Pilkada yang akan menampilkan agenda suksesi 5 tahunan pergantian Pimpinan Daerah.

Hal tersebut ditandaskan Sekdakab. Karangasem Drs. I Nengah Sudarsa, M. Si. (13-1-2010) di Amlapura. Ia menjamin selama ini tidak ada bentuk ancaman ataupun tekanan apapun dan dari siapapun, karena loyalitas PNS hanya diberikan kepada lembaga bukan personal. Untuk itu kepada seluruh jajaran PNS di level manapun, Sekda Sudarsa menginstruksikan agar seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemkab. Karangasem tetap konsekuen dan konsisten dengan panggilan profesinya untuk senantiasa menjaga komitmen dan dedikasinya dalam menjalankan tugas. Aturan perundangan sudah jelas mengatur peran dan posisi PNS dalam kaitan dengan bidang politik. Hal tersebut menurut Sudarsa, bukan berarti hanya berprinsip politik no pembangunan yes, tetapi partisipasi politik pribadi PNS merupakan hak individu dan hak politik yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun. Jika ada oknum PNS yang jelas-jelas keluar dari koridor aturan main, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai jenis pelanggarannya.

Jajaran PNS Kabupaten Karangasem yang berjumlah sekitar 4 ribu orang lebih adalah merupakan komunitas potensial menjadi daya tarik politis. Untuk itu, mengingat posisi mereka adalah merupakan penyelenggara negara maka harus dapat menjaga netralitasnya secara arif dan bijaksana, sehingga tidak mengundang kekisruhan dalam menunaikan perannya. Ia meminta seluruh jajaran aparatur pemerintah Pemkab, Karangasem berkonsentrasi untuk menyongsong pelaksanaan tugas besar, yakni menyiapkan diri melaksanakan Perda APBD Induk 2010. Dengan keberhasilan ditetapkannya Perda APBD 2010 bersama legislatif dan tetap dijaminnya hak-hak PNS di dalam skema pendanaannya, konsekuensinya PNS harus meningkatkan dedikasi dan disiplin, khususnya dalam menepati waktu kerja melalui apel kerja pagi maupun sore. Hal tersebut merupakan salah satu metode untuk mengukur indikasi kedisiplinan PNS yang berkait dengan mutu kinerja. Jika ada PNS yang ditemui keluyuran pada jam-jam dinas tidak akan ditoleransi lagi dan langsung dikenai sanksi disiplin, karena pembinaan sudah terus dilakukan secara melekat maupun insidentil.